Naikkan Tarif Angkutan, Izin Trayek PO akan Dicabut

PEKANBARU-Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan angkutan umum selama Lebaran Tahun ini, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informasi (Dishub Kominfo), Syafrudin Sayuti akan melakukan mengawasi dibidang tarif angkutan umum. Hal tersebut mengingat tahun sebelumnya tarif angkutan umum sering di naikan semaunya, Maka dari itu, jika kedapatan menaikan tarif angkutan, izin trayek akan dicabut.

"kami akan melakukan pengawasan terhadap angkutan umum dan berharap pihak operator memberikan informasi mudik dengan baik. Jangan sampai tidak ada informasi detil, tapi tarif angkutannya dinaikkan, hal yang semacam ini akan membebankan masyarakat"ungkap, Sayuti, Selasa (23/8).

Dia mengatakan, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, pihaknya mendesak supaya operator angkutan umum untuk mudik dan arus balik memberikan informasi kelayakan operasional armadanya.Dimana pihaknya juga akan memantau para pemilik usaha yang menaikan tarif di atas ketentuan.

"Apabila masyarakat menemukan atau dikenakan tarif di atas ketentuan,laporkan. kami akan membantu mengusutnya," ujarnya lagi.

Sayuti juga menyebutkan, Dinas Perhubungan Pekanbaru juga akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin trayek jika ada Perusahaan Otobus (PO) yang menaikkan tarif tiket di atas batas atas yang telah ditentukan. Tindakan itu mulai dari peringatan tertulis sampai tidak diperpanjangnya izin trayek PO yang bersangkutan.

"Kami akan tindak tegas jika menemukan adanya PO yang nakal. Dilihat dulu pelanggarannya. Kalau ringan, kami peringatkan secara tertulis. Namun kalau sampai berat, bisa saja trayeknya tidak diperpanjang,"jelasnya.

Meski demikian, Sayuti juga menjelaskan, peluang terjadinya pelanggaran tersebut sangatlah kecil. Pasalnya, persaingan antar-PO belakangan ini persaingan sangat ketat.Bukannya menaikkan tarif, mereka justru malah berlomba-lomba menurunkan harga dan melengkapi fasilitas agar para calon pemudik merasa nyaman dan tertarik menggunakan jasa mereka.

"Sekarang potensinya kecil. Sebab, jumlah armada tidak mengalami
kekurangan dan lebih dari cukup. Selain itu, masyarakat akan menilai pelayanan dan tarif sesuai mekanisme pasar,"Katanya lagi.